Desa Teros

Kabupaten Lombok Timur
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Loading

Website Resmi Desa Teros

Kec. Labuhan Haji Kab. Lombok Timur

Statistik Pengunjung

Hari ini	:	14
Kemarin	:	110
Total Pengunjung	:	114.836
Sistem Operasi	:	Unknown Platform
IP Address	:	216.73.216.230
Browser	:	Mozilla 5.0

Tema Pro

DeNava v202.10

Pemerintah Desa

SABRI, S.AP

Pj. Kepala Desa

MUHYIDDIN

Sekretaris

NASRUDIN

Kaur Perencanaan

KUSWATI

Kasi Kesra

DEDY HERMAWAN

Kaur TU dan Umum

SAPWAN HADI

Kasi Pelayanan

ERVIN SUDIARTA, S.IP

Kasi Pemerintahan

SAMSUL HAKIM

Kawil Kokok Daya

SAPI'UN

Kawil Selungkep

MUH RIZA ROSYADI

Kawil Timba Daya

SULAEMAN

Kawil Tuntang

M. HANDIKA YUAN PRASETYA, S.E

Staff

EDY SUPRIADI

Kaur Keuangan

RIZKA ADITYA SANTIKA

Kawil Timba Timuk

Desa	:	Teros
Kecamatan	:	Labuhan Haji
Kabupaten	:	Lombok Timur
Provinsi	:	Nusa Tenggara Barat
Kode Desa	:	5203172003
Kode Pos	:	83614
Alamat Kantor	:	Jalan Hayam Wuruk No. 28

03763501709

085967155674

[email protected]

Desa Teros

Kec. Labuhan Haji, Kab. Lombok Timur
Prov. Nusa Tenggara Barat

Desa Teros

Hari Libur Nasional

Tahun Baru Islam 1448 H

Hari
Jam
Menit
Detik

Info

VISI DAN MISI PEMERINTAH DESA TEROS : TERBANGUNNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK DAN BERSIH GUNA MEWUJUDKAN DESA TEROS YANG MAJU DAN SEJAHTERA DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA YANG KE 79 DENGAN TEMA NUSANTARA BARU INDONESIA MAJU

Berita Desa

Komentar Terbaru

Konten Populer

1.264 Kali
BANTUAN PANGAN NASIONAL 2025...

1.077 Kali
MUSDES RPJMDes PERUBAHAN...

1.060 Kali
MUSDES PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKPDes Tahun 2026...

1.051 Kali
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025...

1.049 Kali
PROLANIS ( PROGRAM PENGELOLAAN PENYAKIT KRONIS )...

950 Kali
POSYANDU (POS PELAYANAN TERPADU) KELUARGA...

948 Kali
PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA...

Kategori

BERITA DESA

29-08-2025 09:40:25

1.060 Kali

SAPWAN HADI

Pada tanggal 29 Agustus 2025 telah dilaksanakan Musdes Penyusunan Rancangan RKP Desa 2026 di Aula Kantor Desa Teros Kecamatan Labuhan Haji-Lombok Timur.

Rencana Kerja Pemerintah Desa atau RKP Desa merupakan dokumen perencanaan tahunan yang sangat penting dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan desa. Penyusunan RKP Desa harus dilakukan secara cermat, komprehensif, dan partisipatif dengan mengacu pada pedoman teknis RKP Desa 2025 yang telah diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pedoman teknis ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT No. 21 Tahun 2020 yang diubah dengan Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2023. Pedoman ini menjadi acuan bagi pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan pembangunan desa yang berkualitas.

Dengan adanya pedoman yang jelas dan terperinci, diharapkan proses penyusunan RKP Desa dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Dalam pedoman teknis RKP Desa 2025, diatur secara detail mengenai tahapan, mekanisme, dan berbagai instrumen yang diperlukan dalam penyusunan dokumen perencanaan ini. Mulai dari pembentukan tim penyusun, pencermatan program, penyusunan rancangan, hingga penetapan menjadi Peraturan Desa.

Keberadaan pedoman teknis ini menjadi semakin penting di tengah dinamika pembangunan desa yang semakin kompleks.

Tantangan seperti peningkatan kualitas SDM, pengembangan ekonomi lokal, penguatan infrastruktur, serta isu-isu sosial budaya perlu disikapi dengan perencanaan yang matang dan visioner.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dilakukan dengan beberapa kegiatan, yaitu:

Melakukan musyawarah desa untuk merencanakan pembangunan desa
Membentuk tim penyusun RKP Desa
Mencermati pagu indikatif desa dan menyesuaikan program dan kegiatan yang masuk ke desa
Mencermati ulang dokumen RPJM Desa
Menyusun rancangan RKP Desa
Melakukan musyawarah perencanaan pembangunan desa untuk menyusun RKP Desa
Menetapkan RKP Desa

RKP Desa disusun berdasarkan RPJM Desa yang telah disusun sebelumnya. RKP Desa memiliki beberapa fungsi, yaitu:

Sebagai kerangka acuan untuk pemerintah desa dalam menyusun program dan kegiatan tahunan
Sebagai instrumen penilaian kinerja perangkat desa
Sebagai instrumen akuntabilitas dan transparansi manajemen pemerintah desa

RKP Desa disusun pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.